Sarolangun, Beritabicara.com – Warga desa Mentawak Ulu, Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi, hingga saat ini masih menantikan keadilan atas berbagai upaya penyelesaian sengketa lahan dengan pihak perusahaan perkebunan kelapa sawit PT Primatama Kreasimas (PT PKM).
Sebelumnya Pemkab Sarolangun, BPN, dan PT Primatama Kreasimas Sepakati Pelepasan HGU dan Status Lahan Desa Mentawak Ulu
Pemerintah Kabupaten Sarolangun bersama Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Sarolangun dan pihak PT Primatama Kreasimas telah menggelar rapat koordinasi penting guna menyelesaikan permasalahan status lahan seluas ± 1.500 Ha serta lahan TM-SPD seluas ± 500 Ha yang diperuntukkan bagi masyarakat Desa Mentawak Ulu.
Dalam rapat yang berlangsung hingga pukul 12.00 WIB di Kementerian koordinator politik, hukum dan keamanan (Menkopolhukam) pada tanggal 9 Mei 2019 waktu itu, pimpinan rapat bersama para pihak terkait membahas tuntas status kepemilikan dan perizinan lahan.
Baca juga:
Karhutla di PT ALN Sarolangun Perusahaan HTI Milik BUMN, Polisi Padamkan Api Hingga Dini Hari
Karhutla di Lahan Plasma PT BKS, Kapolres Hingga Bupati Turun Tangan Padamkan Api
Berdasarkan hasil pembahasan, dicapai beberapa poin kesimpulan strategis sebagai berikut:
Pelepasan Sebagian HGU: PT Primatama Kreasimas secara resmi melepaskan sebagian Hak Guna Usaha (HGU) miliknya seluas ± 1.500 Ha kepada Pemerintah Kabupaten Sarolangun.
Klarifikasi Pengelolaan Lahan TM-SPD: Pihak PT Primatama Kreasimas menegaskan dan menyatakan tidak pernah mengelola atau menggarap di atas lahan TM-SPD seluas
± 500 Ha.
Pernyataan Perizinan Pemda: Pemerintah Daerah Kabupaten Sarolangun memastikan tidak pernah menerbitkan izin usaha kepada pihak mana pun di atas lahan TM-SPD seluas
± 500 Ha.
Status Tanah Tak Bertuan & Hak Masyarakat: Lahan TM-SPD seluas ± 500 Ha dinyatakan sebagai tanah tidak bertuan.
Pimpinan rapat memerintahkan BPN Kabupaten Sarolangun untuk segera memproses dan memberikan status hak atas tanah tersebut kepada masyarakat Desa Mentawak Ulu, bersamaan dengan legalitas status lahan seluas
± 1.500 Ha.
Tenggat Waktu Penyelesaian
Seluruh rangkaian penyelesaian permasalahan ini ditargetkan tuntas dalam jangka waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal pertemuan. Hasil akhir penyelesaian ini nantinya akan segera dilaporkan langsung kepada Satgas Saber Pungli Kemenko Polhukam RI.
Langkah tegas ini diambil guna memberikan kepastian hukum serta keadilan bagi masyarakat Desa Mentawak Ulu, sekaligus menyelesaikan tumpang tindih administrasi pertanahan di wilayah Kabupaten Sarolangun secara transparan dan akuntabel.
PT Primatama Kreasimas (PT PKM) Khianati Kesepakatan
Namun, dari semua upaya dan kesepakatan yang telah ditentukan itu hingga saat ini pihak perusahaan perkebunan PT Primatama Kreasimas (PT PKM) di Desa Mentawak ulu, Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi, itu masih berkhianat kepada semua pihak, terutama kepada masyarakat setempat.
Saat ini diketahui pihak perusahaan malah memakai lahan sengketa tersebut dengan mendirikan bangunan diatas lahan yang saat ini masih berstatus sengketa dengan masyarakat.
“Walaupun masih dalam kondisi proses pembangunan, lahan itu masih dalam sengketa dengan masyarakat berdasarkan putusan pengadilan negeri Sarolangun nomor: 14/Pdt.G/2021/PN Srl. Kami minta pembangunan tersebut dihentikan,” kata salah satu tokoh masyarakat setempat, H Slamet.
H Slamet mengatakan selain dari hasil kesepakatan di Kemenkopolhukam waktu itu, bahwa juga terdapat keputusan pengadilan negeri Sarolangun saat itu yaitu niet ontvankelijke verklaard atau putusan NO.
“Yang artinya belum ada pihak yang dimenangkan atau bisa diartikan lahan tersebut masih bersatus QUO. Dengan demikian belum boleh ada pihak yang menguasainya, ini kenapa pihak perusahan berani-beraninya mendirikan bangunan diatas lahan tersebut,” katanya.
Diketahui, sengketa lahan antara masyarakat Desa Mentawak Ulu, Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi, dengan PT Primatama Kreasimas (PT PKM) sebuah anak perusahaan Sinar Mas Group.
Berpusat pada klaim kepemilikan dan hak atas tanah eks transmigrasi/lahan cadangan (TM-SPD) seluas kurang lebih 500–512 hektar yang masuk ke dalam Hak Guna Usaha (HGU) perusahaan.
Kronologi dan Pokok Permasalahan
Bahwa Asal-usul Lahan: Pada tahun 1994, PT Jambi Agro Wijaya (PT JAW) mendapat izin pengelolaan perkebunan kelapa sawit. HGU tersebut kemudian dialihkan kepada PT Primatama Kreasimas pada tahun 2018.
Adapun Klaim Masyarakat: Warga Desa Mentawak Ulu (khususnya kelompok masyarakat pecahan Kartu Keluarga/KK eks transmigrasi 1986 yang tergabung melalui Koperasi Bina Sawit Sejahtera) mengklaim bahwa lahan seluas kurang lebih 512–500 hektar (wilayah TM-SPD) merupakan hak mutlak warga berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Mentawak Ulu.
Gugatan Hukum: Masyarakat melalui kuasa hukumnya dan Kepala Desa Mentawak Ulu mengajukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Sarolangun (Nomor 14/Pdt.G/2021/PN.Srl) serta mengadu ke Kementerian ATR/BPN RI pada Februari 2022 untuk meminta peninjauan atau pembatalan HGU yang dinilai bermasalah secara administratif.(*)
Reporter: Warsun Arbain
Editor: Admin