Jakarta, Beritabicara.com – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sarolangun, Jambi, fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Fazin Hisabi menemui wakil menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KemenP2MI) Dzulfikar Ahmad Tawalla, Rabu (21/5/2025) di Jakarta.
“Ya, hari ini saya menghadap ke kantor Pak Wamen mencari informasi tentang TKI Asal Kabupaten Sarolangun, Desa Gurun Baru yang meninggal di Malaysia,” kata Fazin Hisabi yang juga wakil ketua komisi II DPRD Sarolangun ini kepada Beritabicara.com, Rabu (21/5/2025).
Baca Juga:
Dewan Minta Dinas LH Sarolangun Tinjau Ulang Izin Amdal Stockpile Batubara
Dedi Ifriyansah Pimpin Pertemuan Dengan Gabungan LSM di Gedung Dewan, Ini 12 Poin Pembahasannya
Ia mengatakan, terkait hal tersebut pihak kementerian yang menjadi penanggung jawab Tenaga Kerja Indonesia (TKI) menyampaikan bahwa kepengurusan dibawah koordinasi langsung mereka.
“Persoalannnya almarhum tidak terdaftar secara resmi dan terkendala biaya pemulangan,” ujar Fazin.
Ia menyebut, pihak kementerian sudah mengirim surat ke Pemda Sarolangun untuk bantuan pemulangan. Sekiranya biaya pemulangan sudah tersedia, proses pemulangan jenazah akan dilakukan secepat mungkin.
“Pihak kementerian menunggu kebijakan dari Pemda. Kita tunggu Pak Bupati Hurmin Fadhil Pak Wabup Gerry Trisatwika mungkin bisa segera ada kebijakan,” kata Fazin.
Ia menjelaskan, bantuan untuk biaya pemulangan bersifat terbuka, jika memang ada pihak yang mau membantu pasti ini sangat diperlukan.
“Kami dapat informasi, bang Dewan Provinsi Jambi, Sarwan Ghani bisa membantu secara langsung. Akan lebih baik dan akan cepat di proses. Pihak kementerian menunggu informasi ini,” kata Fazin Hisabi.
Berdasarkan penelusuran Beritabicara.com, adapun TKI tersebut bernama Ridwan, TKI yang meninggal di Hospital Alor Gajah, Malaka, Malaysia, masih tertahan sejak 26 April 2025 atau sudah lebih dari 20 hari. Asal Gurun Baru, Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun.
Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KemenP2MI) adalah kementerian yang bertanggung jawab atas pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di luar negeri.
Kementerian ini berfungsi untuk memastikan PMI mendapatkan hak-haknya, baik di dalam negeri maupun di negara tujuan kerja. KemenP2MI juga bertugas untuk mencegah terjadinya perdagangan orang (TPPO) dan eksploitasi terhadap PMI.(*)
Reporter: Warsun Arbain
Editor: Admin