Muratara, Beritabicara.com – Pemerintah Desa Bukit langkap dan Desa Rantau Jaya, Kecamatan Karang Jaya, Kabupaten Musirawas utara (Muratara) mengakui tidak mengetahui surat masuk yang disampaikan tim satuan tugas (Satgas) pendapatan daerah (PAD) pada tanggal 7 Mei 2025.
Dalam pernyataan Kades Bukit Langkap dan Kades Rantau Jaya kecamatan karang jaya melalui Sekdes setempat mengatakan terkait surat yang disampaikan pada tanggal 7 Mei 2025, pihak bawahan kades belum pernah di beritahukan terkait surat tersebut.
Baca Juga:
Peringatan HUT ke-12 Muratara Sekaligus Peresmian Gedung Megah Griya Iluk
Terkait Satgas PAD, Sekretaris DLHP Muratara Sebut Tak Ada Kepentingan Pihaknya Soal Penggalian PAD
Optimalkan Penerimaan Pajak, Wabup Muratara Lepas Satgas PAD
Selain itu, sebagai pemerintah desa juga tidak tau tim satuan tugas yang ingin mendata mengenai:
1).PBB‑P2 (Pajak Bumi dan Bangunan Desa).
2).Pajak atas usaha kecil (restoran, katering)
3).Retribusi lokal (pasar, parkir, sampah/desa).
4).Pajak air, listrik, kendaraan operasional.
Sementara Kabid PDRD Bapenda Muratara Syaiful menjelaskan bahwa kunjungan pihaknyw ini bertujuan memastikan bahwa seluruh potensi PAD bisa tergali dengan maksimal, mulai dari retribusi, pajak daerah, hingga sumber pendapatan lainnya.
“Satgas ini akan bekerja aktif di lapangan untuk mendata, memverifikasi, dan menindaklanjuti berbagai objek pajak dan retribusi wilayah Desa,” katanya.
Ia mengatakan perlu dipahami tim Satgas ini sudah mulai bekerja pada awal Mei 2025, dengan agenda awal berupa penertiban dan pemutakhiran data wajib pajak, khususnya di sektor usaha, perizinan, dan pemanfaatan aset daerah.
Pemerintah daerah berharap kehadiran Satgas ini dapat memperbaiki sistem pemungutan PAD yang selama ini dinilai masih kurang optimal serta menciptakan tata kelola keuangan daerah yang lebih transparan dan akuntabel.(*)
Reporter: Rian Guma