Sarolangun, Beritabicara.com – Camat Pauh, Jupri mengatakan bahwa ada beberapa isu strategis yang sering terjadi di Kecamatan Pauh, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi, yang diharapkan masuk dalam prioritas pembangunan daerah kedepannya, termasuk di tahun 2025 nanti.
Diantaranya seringnya terjadi konflik sosial dengan perusahaan, dan banyaknya lahan persawahan belum dimanfaatkan masyarakat, maraknya ilegal drilling dimana masyarakat ingin mendapatkan izin, serta keluhan masyarakat ingin membuka lahan tanpa membakar.
“Kemudian isu kependudukan, diantaranya soal kemiskinan ekstrem, balita stunting dan pengangguran terbuka masih harus menjadi perhatian Pemerintah daerah (Pemda),” kata Jupri.
Persoalan tersebut, ia paparkan langsung dalam usulan prioritas yang menjadi isu strategis pembangunan di kecamatan Pauh dalam pembangunan daerah tahun 2025 mendatang.
Pemaparan tersebut berlangsung dalam kegiatan Musrenbang Kecamatan Pauh yang digelar pada Selasa, (30/01/2024) di aula kantor Camat Pauh. Dihadapan Asisten I Sarolangun Arief Ampera, anggota DPRD Sarolangun, Plt Kepala Bappeda Sarolangun Maria Susanti beserta para kepala OPD dan tripika kecamatan Pauh.
Selain itu, Jupri juga menyebutkan isu strategis di bidang infrastruktur jalan seperti kondisi jalan menuju desa Kasang Melintang dan Pangkal Bulian, kemudian jalan simpang pitco menuju desa Seko Besar dan jalan menuju Sepintun dan desa Taman Bandung.
”Belum ada tempat pembuangan akhir sampah di kecamatan Pauh, isu kekeringan saat musim kemarau di wilayah Pauh timur, Tugu Pauh perlu perbaikan, lampu penerangan jalan banyak yang mati dan embung beluru Pauh perlu ditindak lanjuti,” katanya.
Ia juga menambahkan pada tahapan Musrenbang sebelumnya telah dilaksanakan Musrenbang di tingkat kelurahan dan desa se-Kecamatan Pauh dari tanggal 10-18 Januari 2024.
Dimana sesuai prioritas pembangunan RKPD tahun 2025 di kecamatan Pauh ada Peningkatan infrastruktur daerah ada sebanyak 64 usulan dan peningkatan ekonomi sebanyak 8 usulan, sedangkan peningkatan tata kelola pemerintah dan responsif gender dan pelayanan publik tidak ada usulan, peningkatan SDM tidak ada usulan.
”Untuk ibu kota kecamatan Pauh, kami usulkan dan minta bangun conblock, aula kantor camat pauh dan kantor PKK kecamatan Pauh. Kami berharap dengan usulan yang disampaikan oleh desa dan kelurahan dapat terakomodir untuk tahun 2025 mendatang,” kata Jupri lagi.
Reporter: Warsun Arbain
Editor: Admin