Jambi, Beritabicara.com – Metode atau cara pemerintah Provinsi Jambi dalam menanggani inflasi atau kenaikan harga barang ditanggapi pengamat ekonomi Dr. Noviardi Ferzi. Berbicara di Jambi, Sabtu (1/4) ia mengkritik cara pemerintah melakukan pengendalian inflasi. Menurutnya, angka inflasi saat ini terjadi adalah semu belaka, karena realitas harga barang kebutuhan pokok dan pangan olahan kenaikan jauh dari tingkat inflasi yang diumumkan.
Menurutnya Inflasi Provinsi Jambi secara rata – rata tercatat pada kisaran 6, 7 %, jauh lebih tinggi dari rata – rata inflasi nasional yang hanya mencapai 3,09. Angka, 6,7 ini menurutnya tergolong semu jika dibandingkan harga faktual bahan kebutuhan pokok dan makanan olahan yang rata – tata mengalami kenaikan 15 % – 30 %.
Dalam hal ini Noviardi mengatakan Pemerintah provinsi masih terpaku pada metode injak kaki untuk mengendalikan inflasi, bukannya berbenah memperbaiki pasokan dan logistik. Terjadi inflasi lalu ada satgas pangan untuk operasi pasar, bahkan ada OPD ikut berjualan, dengan tujuan menurunkan inflasi namun ingin hasil cepat, misalnya dengan memberikan subsidi yang besar kepada masyarakat.
“Metode ini tak efektip karena tak signifikan, jauh dari kebutuhan pangan, jika ada instrumen lain sebentar lagi akan menyerah, karena subsidinya luar biasa besar, sementara yang dilakukan hanya metode injak kaki, biar tahu pemerintah bekerja, ” ungkap pengamat kenamaan Provinsi Jambi tersebut.
Menurutnya langkah konkret penanganan inflasi yakni, melaksanakan operasi pasar murah dalam sistem bukan insidentil, melaksanakan sidak ke pasar dan distributor agar tidak menahan barang, kerjasama dengan daerah penghasil komoditi untuk kelancaran pasokan, gerakan menanam, merealisasikan Belanja Tidak Terduga (BTT) dan dukungan transportasi dari APBD.
Noviardi juga menilai konsumsi pangan di Jambi saat ini juga masih tinggi. Hal tersebut menandakan masih banyak masyarakat yang berpendapatan rendah.
Data BPS memperlihatkan orang yang dikategorikan miskin mengeluarkan uang lebih banyak untuk biaya makan, bahkan 64,15 persen uangnya untuk biaya konsumsi. Sedangkan orang yang dikategorikan kaya hanya 39,22 persen, dari totalitas income mereka.
Selain itu Noviardi mengatakan inflasi membutuhkan extra effort dalam artian pengendalian inflasi harus dilakukan secara menyeluruh melibatkan pusat dan pemerintah daerah.
“Pengendalian inflasi tidak bisa dikerjakan sendiri, peran dari unit kerja/dinas yang menangani pangan di provinsi dan kabupaten/kota sebagai mitra Badan Pangan Nasional di daerah sangat penting dan strategis. Tentunya juga bersama stakeholder terkait lainnya, kita berkolaborasi dan membuat komitmen bersama untuk menjaga dan mengendalikan inflasi pangan,” tandasnya.
Editor: Admin