Oleh : Dr. Noviardi Ferzi*
Mudik adalah tradisi khas dan unik yang mengambarkan kekuatan ekonomi masyarakat. Yaa hanya mereka yang punya kemampuan ekonomilah yang bisa mudik ke kampung halaman saat hari raya. Untuk menghadapi mudik ini para perantau bekerja keras sepanjang tahun agar memiliki uang untuk mudik. Jadi, yang mudik adalah mereka yang siap secara ekonomi.
Pemerintah memprediksi jumlah orang yang akan melakukan perjalanan muduk Idul Fitri 2023 ini akan mengalami peningkatan jika dibandingkan tahun 2022 lalu. Jumlah pemuduk tahun ini mencapai 123,8 juta orang, atau meningkat 45,8 persen jika dibandingkan tahun lalu.Dari jumlah tersebut, sebanyak 77,3 juta orang pemudik atau 62,5 persen berasal dari Pulau Jawa.
Ekonomi mudik menghasilkan puluhan triliun yang mengalir ke berbagai sektor bisnis dan sosial karena aktivitas mudik. Lebaran 2022 lalu, misalnya, perputaran uang dari mudik tembus Rp 8.000 triliun. Angka ini tercatat tumbuh 4,26 persen dibanding perputaran uang pada bulan-bulan biasanya, yakni Rp7.672,4 triliun berdasarkan data Bank Indonesia (BI).
Perhitungan ini diperoleh dari perhitungan total pemudik Lebaran tahun ini yang disurvei Kementerian Perhubungan mencapai 80 juta orang, baik lewat perjalanan darat, udara, maupun laut. Sehingga mudik akan memberikan dampak besar terhadap perputaran uang di daerah.
Untuk pemilihan moda transportasi didominasi moda transportasi darat, yaitu mobil pribadi 22,07 persen (27,32 juta orang), sepeda motor 20,3 persen (25,13 juta orang), bus 18,39 persen (22,77 juta orang), kereta api antarkota 11,69 persen (14,47 juta orang), dan mobil sewa 7,7 persen (9,53 juta orang).
Di Provinsi Jambi mudik ke kampung halaman di 11 kabupaten/Kota menjadi kebahagian tersendiri orang Jambi. Ribuan pemudik masuk dan keluar dari provinsi Jambi ke daerahnya masing – masing, selain itu ribuan pemudik pulang ke kampung halamannya di Sarolangun, Merangin, Kerinci, Bungo, Tebo, Tanjabbar dan Tanjabtim serta pemudik dikawasan Kota, Muaro Jambi dan Batanghari.
Tentu saja ini perlu dipersiapkan oleh pemerintah, khususnya Pemerintah Provinsi yang memiliki fungsi koordinasi antara perhubungan, PUPR, Kesehatan, BPBD dan koordinasi dengan instansi vertikal dengan Polda Jambi untuk keamanan lalu lintas pemudik.
Jangan sampai kebahagian itu tergerus kondisi jalan provinsi yang rusak, ancaman longsor, kemacetan karena angkutan batubara serta inflasi yang mendera melambungkan harga barang dan jasa.
Disini Gubernur Jambi telah gagal faham dalam memaknai dengan program berkualitas untuk menunjang aktivitas mudik warganya. Bukan alih – alih segera memperbaiki jalan, menghentikan kemacetan, menyediakan pos kesehatan pemudik ??
Gubernur dengan maksud entah apa, justru menumpang program Organda dengan menyediakan mudik gratis. Sedangkan Dinas Perhubungan Provinsi Jambi tidak melakukan mudik gratis karena keterbatasan anggaran.
Tentu tak ada yang salah dari usaha pak Gubernur menumpang program Organda ini, tapi yang dibutuhkan masyarakat bukan itu ? Masyarakat tentu mau mudik gratis, tapi mereka lebih butuh jalan yang bagus, harga tiket yang terkendali, layanan kesehatan di jalan, dari pada sekedar mudik gratis. Artinya pemerintah Provinsi harus lebih hadir dalam mudik tahun 2023.
*Pengamat ekonomi dan dosen tinggal di Jambi
Editor: Admin