Jambi, Beritabicara.com – Persoalan defisit APBD yang dialami Pemprov Jambi APBD di tahun 2023 mendapat tanggapan dari pengamat ekonomi pemerintahan Dr. Noviardi Ferzi.
Menurutnya ada resiko yang harus dialami pemerintah daerah jika APBD defisit, apalagi defisit ini terjadi ditengah tahun saat satuan kerja sedang bersiap melaksanakan kegiatan.
“Hal yang merepotkan dari defisit APBD Provinsi 2023 ini karena terjadi ditengah jalan, bukan di awal. Jika diawal dampaknya bisa antisipasi dengan alokasi belanja yang proporsional di semua OPD,” katanya, Jumat (4/8/2023) di Jambi.
Menurut Noviardi defisit ini terjadi karena ada surat dari Depdagri untuk menganggarkan kebutuhan 40 persen dari pemilu 2024, maka anggaran tahun 2023 mengalami defisit.
“Dampaknya semuanya jadi mengalami recofusing anggaran, mau tak mau ada target dari pembangunan yang bergeser, dana – dana pro rakyat yang semula untuk orang miskin, masyarakat kecil jadi berkurang, dana kesejateraan pegawai jiga berkurang, artinya ada sasaran pembangunan yang berubah menjadi lebih kecil,” ujarnya.
Noviardi juga menyayangkan Gubernur Jambi dan jajarannya yang tak mengantisipasi dana pemilu 2024 dalam APBD 2023. Padahal tahapan pemilu sudah lama ditetapkan KPU, namun tetap saja Pemrov tak menganggarkan kebutuhan pemilu.
Hal ini menandakan tanpa adanya keharusan menganggarkan kebutuhan pemilu ruang fiskal APBD Provinsi Jambi terlalu kecil, akibat dari proyek multi years dan belanja kurang penting yang dilakukan Gubernur dan jajarannya.
“APBD itu disusun atas dasar asumsi, khususnya dari sisi pendapatan daerah, atau (PAD), dan pendapatan lainnya, kecuali yang sudah pasti Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK), yang langsung di transfer ke nomor rekening Daerah. Masalahnya ruang fiskal APBD kita kecil, sedikit saja ada pergeseran belanja lain akan berkurang,” Jelasnya.
Seiring berjalannya waktu, dikatakannya target APBD yang disepakati itu sebesar 5 triliun lebih di tengah perjalanan tidak tercapai seperti sekarang ini, sehingga antara eksekutif dam legislatif, terjadi saling menyalahkan.
“Kalau berbicara kesalahan, kita kan ibarat mengurai benang yang kusut. Karena yang namanya APBD berdasarkan hasil perencanaan, dengan melalui proses yang panjang, bener enggak? Kan begitu. Semuanya juga punya resiko, duit banyak juga jika perencanaan dan pengelolaannya kurang bagus, maka tidak akan jadi apa-apa, pembangunan dan kesejateraan masyarakat dan pegawai yang tergerus,” kata Noviardi Ferzi.
Editor: Admin