Muratara, Beritabicara.com – Beredarnya surat mengatasnamakan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) terkait pemberitahuan permintaan koordinasi pelaksanaan mutasi serta penataan aparatur di lingkungan sekolah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) dipastikan tidak benar.
Bupati Musi Rawas Utara H. Devi Suhartoni menegaskan melalui akun Facebook pribadinya pada Rabu 11 maret 2026, bahwa surat yang beredar kepada para kepala sekolah (kepsek), guru hingga tenaga kesehatan tersebut merupakan hoaks.
“Beberapa hari ini beredarnya surat seperti ini kepada para guru, kepsek, nakes, KUP dan lainnya itu adalah hoaks. Ini permainan individu yang merusak Muratara dan ingin cup-cup cucuk girek dapek sen, itu tidak benar,” tegas Bupati.
Baca juga:
Jelang Lebaran, Pemkab Muratara Anggarkan THR Rp14,2 Miliar untuk ASN dan PPPK
Bupati Muratara Devi Suhartoni Berikan Arahan di Pengajian Jumat Ramadan ASN
Ia juga mengimbau seluruh kepala sekolah di wilayah Kabupaten Musi Rawas Utara, tenaga kesehatan di Puskesmas Pembantu (Pustu), Polindes serta para guru agar tidak mudah percaya terhadap surat yang tidak jelas sumbernya.
“Saya menghimbau seluruh kepala sekolah di wilayah Muratara, nakes, Pustu, Polindes dan guru jangan pernah percaya hal-hal seperti ini,” jelasnya.
“Jika ada surat seperti ini harus dikonfirmasi terlebih dahulu ke dinas terkait dan jangan takut untuk bertanya langsung kepada saya,” ujar Devi.
Sementara itu, Kepala BKPSDM Muratara Lukman melalui Sekretaris BKPSDM Deni juga menegaskan bahwa surat yang disebarluaskan oleh oknum tidak bertanggungjawab kepada para kepala sekolah, guru dan tenaga kesehatan tersebut merupakan hoaks.
Menurut Deni, BKPSDM Muratara tidak pernah mengeluarkan surat terkait permintaan koordinasi pelaksanaan mutasi maupun penataan aparatur seperti yang beredar saat ini.
“Kami menekankan kepada seluruh pihak agar tidak mempercayai surat tersebut. Intinya, dari pihak BKPSDM tidak pernah mengeluarkan surat itu,” tegasnya.
Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara juga mengimbau seluruh ASN, khususnya di lingkungan pendidikan dan kesehatan, agar selalu melakukan konfirmasi kepada instansi terkait apabila menerima informasi atau surat yang mencurigakan agar tidak terjadi kesalahpahaman di tengah masyarakat.(*)
Reporter: Romadhon