*Oleh: Fazin Hisabi
“Masalah terbesar pembangunan daerah bukan lagi sumber daya alam, melainkan kualitas manusia dan birokrasi yang belum adaptif”.
Kabupaten Sarolangun memiliki sumber daya alam yang melimpah. Perkebunan, pertambangan, kehutanan, hingga potensi pariwisata selama ini menjadi penopang ekonomi daerah.
Namun di era ekonomi digital dan persaingan berbasis pengetahuan, kekayaan alam saja tidak lagi cukup menjamin kemajuan.
Masa depan daerah kini lebih ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia (SDM) dan kemampuan birokrasi beradaptasi dengan perubahan zaman.
Persoalan terbesar Sarolangun hari ini bukan semata infrastruktur, melainkan lemahnya kualitas SDM dan minimnya inovasi birokrasi. Pemerintah daerah masih terjebak dalam pola kerja administratif, prosedural, dan nyaman dengan rutinitas.
Padahal teknologi berkembang cepat, dunia kerja berubah, dan kompetisi antardaerah semakin ketat. Ketika banyak daerah mulai membangun pelayanan digital dan ekonomi kreatif, Sarolangun masih berkutat pada rendahnya kreativitas kelembagaan dan lambatnya transformasi SDM.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sarolangun tahun 2025 mencapai 75,13, meningkat dari 74,36 pada tahun sebelumnya.
Selama 2020–2025, IPM tumbuh rata-rata 0,77 persen per tahun. Namun angka ini masih berada di bawah rata-rata nasional yang berada di kisaran 76 poin.
Artinya, kualitas pembangunan manusia di Sarolangun masih tertinggal dibanding perkembangan nasional.
Masalahnya bukan sekadar angka IPM, tetapi bagaimana SDM diterjemahkan menjadi inovasi dan daya saing. Di era digital, teknologi sebenarnya membuka peluang besar: meningkatkan produktivitas kerja, memperluas akses informasi, mendorong fleksibilitas kerja, hingga melahirkan inovasi dan kreativitas baru.
Kebutuhan terhadap literasi digital juga dapat mendorong masyarakat terus belajar dan meningkatkan keterampilan.
Namun di sisi lain, transformasi digital juga membawa tantangan serius. Banyak tenaga kerja yang gagal beradaptasi dengan teknologi berisiko tertinggal akibat otomatisasi.
Penggunaan media sosial yang berlebihan juga memicu individualisme, kecemasan sosial, hingga tekanan mental. Fenomena FOMO (Fear of Missing Out), YOLO (You Only Live Once), dan FOPO (Fear of People’s Opinions) semakin marak akibat paparan media sosial yang terus menampilkan gaya hidup ideal, trend instan, dan kebutuhan validasi sosial.
Akibatnya, generasi muda sering terjebak pada budaya konsumtif dan pencarian pengakuan dibanding peningkatan kapasitas diri. Di sisi lain, birokrasi daerah justru belum mampu menjadi pengarah perubahan sosial yang sehat.
Transformasi digital masih lambat, pelayanan publik belum efisien, dan budaya inovasi belum tumbuh kuat.
Dampaknya terlihat pada ketenagakerjaan. Data BPS 2025 mencatat penduduk usia kerja mencapai 41,89 ribu orang dengan jumlah pengangguran mencapai 82,35 ribu orang.
Kondisi ini menunjukkan bahwa pertumbuhan tenaga kerja belum diikuti penciptaan lapangan kerja yang relevan dengan kebutuhan ekonomi modern.
Sarolangun juga masih terlalu bergantung pada sektor primer seperti perkebunan dan pertambangan yang rentan fluktuasi dan terbatas menyerap tenaga kerja terampil.
Karena itu, pembangunan Sarolangun tidak cukup hanya mengejar proyek fisik dan peningkatan angka statistik IPM. Yang dibutuhkan adalah transformasi menyeluruh terhadap kualitas SDM dan budaya birokrasi.
Pemerintah daerah harus berani keluar dari zona nyaman dengan memperkuat literasi digital, meningkatkan kualitas pendidikan, membangun budaya inovasi, dan menciptakan ruang kreatif bagi generasi muda.
Masa depan Sarolangun tidak lagi ditentukan oleh kekayaan alamnya, tetapi oleh kualitas manusianya. Jika SDM tetap lemah dan birokrasi terus miskin inovasi, maka kekayaan alam hanya akan menjadi potensi tanpa masa depan.(*)
*Penulis adalah anggota DPRD Kabupaten Sarolangun Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tinggal di Sarolangun.
Editor: Admin