Sarolangun, Beritabicara.com – Panitia khusus (Pansus) DPRD Sarolangun, mulai melaksanakan rapat pembahasan soal konflik penyerobotan lahan oleh PT AJC terhadap warga Desa Lubuk Napal, Kecamatan Pauh, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi daerah itu, Rabu (7/6/2023).
“Ya, hari ini adalah rapat pertama tim pansus DPRD Sarolangun terkait persoalan konflik lahan antara warga Kecamatan Pauh dengan PT Anugerah Jambi Coalindo (AJC),” kata ketua Pansus DPRD Sarolangun, Pahrul Rozi ketika dikonfirmasi setelah rapat tersebut.
Pahrul Rozi mengatakan, rapat pansus pertama ini terdiri dari koordinator pansus yaitu ketua DPRD Sarolangun, Tontawi Jauhari, dari Polres Sarolangun, Kejaksaan, Kodim 0420/Sarko, Asisten I Pemda, dan Kesbangpol serta masyarakat yang berkonflik.
“Dari masyarakat itu ada pendampingnya, kuasa hukum dan masyarakat pemilik lahan. Yaitu Nurqolbi, Sugiono, dan Tarsifah,” katanya.
Intinya persoalanya, pertama soal ibu Nurqolbi ada tanahnya 20 hektar kalau soal kronologisnya memang panjang. Tapa ada persoalan 20 hektar tanahnya yang dikuasai oleh perusahaan dan 6 hektarnya sudah di garap.
Lalu ada tanah pak Sugiono ketika jual beli waktu itu ia tidak tau ukurannya dan dikira-kira saja ukurannya. Ternyata setelah terima jual beli tanah itu menurut dia berlebih 3 hektar itu yang telah dikuasai oleh perusahaan belum ada ganti ruginya.
Kemudian ibu Tasrifah tadi, itu ketika perusahaan meluruskan batas. Kena lah kebun karetnya lebih kurang 30 batang kena gusur perusahaan, nah itu belum ada ganti ruginya.
Ia menyebut, pada intinya yang disampaikan masyarakat sebagai pemilik lahan adalah masalah tanah warga yang dikuasai perusahaan yang belum ada ganti rugi dari perusahaan dan adanya intimidasi dari pihak perusahaan yang menutup akses para petani (warga).
“Kita sudah mendapat keterangan lengkap dari mereka, data juga sudah ada, kita akan konfirmasi kepada pihak-pihak terkait. Kita akan mencocokkan dan menganalisa data dan keterangan, termasuk mengenai pengukuran menurut versi perusahaan dan warga. Dari laporan warga, Pihak perusahaan ada yang mengukur tanah yang tidak melibatkan pemilik tanah, kita akan panggil BPN, Perusahaan dan Pemilik tanah,” kata Pahrul Rozi.
Dari hal itu kata Pahrul Rozi pihaknya akan turun, untuk cek ke lapangan, faktualnya seperti apa, apa betul ada intimidasi, bagaimana dengan klaim pembelian atau kepemilikan tanah akan menindaklanjuti masalah ini segera serta akan dikaji secara mendalam.
Pahrul Rozi menjelaskan, pihaknya punya waktu satu setengah bulan untuk menindaklanjuti masalah ini, yang paling intinya semua pihak sepakat tidak akan melakukan tindakan-tindakan yang merugikan orang lain.
“Pansus ini bukan tim eksekusi, setelah mengkaji secara mendalam, pansus punya kewenangan memberi rekomendasi, inti rekomendasi itu pasti pada titik kebenaran, kita tidak bisa mengarang-ngarang, dan kita juga tidak bisa melawan hukum. Kalau masyarakat benar kita rekomendasikan benar, begitupun sebaliknya,” jelas Pahrul Rozi.
Sementra itu ketua DPRD Sarolangun yang juga koordinator pansus, Tontawi Jauhari mengatakan sebagai pimpinan dewan, pihaknya sudah mengambil langkah-langkah, pertama sudah menkaji permasalahan ini bersama lintas komisi, seterusnya ditindaklanjuti dengan pembentukan Pansus.
“Alhamdulillah kita sudah menunjukkan keseriusan dalam rangka memproses laporan masyarakat, hasil dari pansus ini nantinya, setelah kita memanggil kedua belah pihak dan pihak-pihak terkait, kita akan merumuskan dengan staf ahli kita, pihak hukum, itulah nanti yang menjadi rekomendasi DPRD dan Pansus yang akan disetujui dalam rapat paripurna, karena pansus ini dibentuk dengan rapat paripurna, ketika sudah kita paripurnakan, ini menjadi Perda (Peraturan Daerah),” kata Tontawi Jauhari.
Menurut pria yang akrab disapa Bang Iton ini. Artinya, bila sudah menjadi Perda, sudah bisa ditindaklanjuti melalui hukum negara. Disinilah bukti DPRD adalah salah satu lembaga yang mewakili rakyat.
“Pada intinya kami tidak berpihak kepada perusahaan dan tidak berpihak kepada masyarakat. Dan kami mencari titik kebenaran, inilah yang akan kami rekomendasikan kedepan,” kata Tontawi Jauhari lagi.