Sarolangun, Beritabicara.com – Pengalaman menjadi aktifis mahasiswa saat kuliah sebagai ketua Himsar Jaya di Jakarta, Ketua DPD Partai Keadilan Sejahreta (PKS) Sarolangun, Jambi, yang sekarang juga menjabat ketua Fraksi PKS di DPRD Sarolangun, Fadlan Kholiq, terlihat santai dan bersahaja saat menerima massa demonstran dari Forum Komunikasi BPD se Kabupaten Sarolangun, saat melakukan unjuk rasa di depan gedung DPRD Setempat, Senin (11/9/2023).
Ia saat itu terlihat didampingi juga oleh Ketua DPRD Sarolangun Tontawi Jauhari dan Ketua Komisi I Pahrul Rozi serta dari pihak eksekutif, hadir langsung Plh Sekda Sarolangun, Ir Dedy Hendry, Kasatpol PP Sarolangun Drs Muhammad Idrus, Kakan Kesbangpol Sarolangun Hudri, Kadis PMD Muliyadi.
Aksi demonstrasi tersebut mengatasnamakan Forum Komunikasi Anggota Badan Permusyawaratan Desa Sarolangun Bersatu (FKBPDSB).
Dalam aksi dan orasi yang dilancarkan sekitar 100 orang lebih tersebut anggota FKBPDSB mendapat pengawalan yang ketat dari kepolisian dan Pol PP.
Cukup seru, karena dialog dan saling tanya jawab terjadi diluar pagar dengan menelan waktu hampir 2 jam dengan posisi berdiri.
Muhammad Arham dalam orasi menyebutkan, jika pihaknya menuntut realisasi kesepakatan yang mana pada waktu sebelumnya sudah disepakati secara bersama, yakni menaikkan tunjangan anggota BPD Kabupaten Sarolangun, agar bisa setara dengan BPD Kabupaten tetangga dan Pemerintah Desa
“Kami berharap tunjangan BPD Kabupaten Sarolangun bisa dinaikkan sebesar Rp 300 ribu,”sebutnya.
Menurut Arham, pihaknya meminta dorongan dalam bentuk penunjang dalam peningkatan SDM bagi BPD, seperti dilakukan pelatihan dalam peningkatan kapasitas anggota BPD.
“Kami minta kepada bapak Pj Bupati Sarolangun untuk menganggarkan biaya pelatihan BPD/Kepala Desa dianggarkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku,” ujarnya.
Menanggapi hal tersebut, Fadlan Kholik mengatakan bahwa pihaknya menghargai perjuangan yang dilakukan oleh para anggota BPD Kabupaten Sarolangun dalam memperjuangkan hak-hak berupa penambahan tunjangan dan peningkatan kapasitas anggota BPD Kabupaten Sarolangun.
“Ini menjadi bahan pemikiran kita, dan akan ditindaklanjuti atas dasar pertimbangan,” katanya.
Menurut Fadlan Kholik, bahwa pihaknya pada prinsipnya siap membantu menaikkan tunjangan BPD sesuai dengan prosedur berupa usulan tunjangan BPD yang disampaikan oleh TAPD yang diajukan dalam pembahasan R-KUA dan PPAS.
“Sekarang kami juga merasakan apa yang dirasakan oleh kawan-kawan BPD, memang sudah seharusnya layak untuk di naikkan. Tahun 2024 mendatang akan dilaksanakan pelatihan anggota BPD,” ujarnya.
Ia menegaskan, tunjangan anggota BPD tidak serta merta langsung dinaikan secara drastis, namun dilakukan secara bertahap, karena mengingat kondisi keuangan daerah APBD Kabupaten Sarolangun sehingga kedepan apa yang menjadi tuntutan dari para anggota BPD bisa terealisasi.
“Saat pembahasan nanti, kami akan melihat sejauh mana usulan pemerintah terkait hak-hak BPD yang disampaikan, tentunya pelatihan akan memahami regulasi di dalam Permendagri 110 tahun 2016 di situ jelas ada kewenangan BPD , ketika difungsikan akan balance antara BPD dengan kepala desa. Sehingga apa yang menjadi tujuan pemerintah desa dan pemerintah kabupaten akan terwujud,” katanya.
Reporter: Warsun Arbain
Editor: Admin