*Oleh : Dr. Noviardi Ferzi
Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK perlu dibaca dengan skeptis, sebab MCP pada dasarnya adalah instrumen berbasis dokumen dan proses administratif, bukan ukuran sejati dari integritas birokrasi.
MCP mengukur kepatuhan pada sistem pencegahan korupsi yang sudah distandardisasi, sehingga daerah dengan kemampuan administrasi yang baik cenderung dapat memperbaiki skor tanpa harus memperbaiki budaya integritasnya.
Literatur akademik menunjukkan hal ini berulang kali; Nurmandi dan Purnomo (2020, JGSG) menegaskan bahwa banyak daerah yang unggul dalam indikator sistem, namun tetap mengalami praktik korupsi yang berulang karena implementasi di lapangan tidak sejalan dengan dokumen. Sitorus (2022, Jurnal Antikorupsi Integritas KPK) bahkan menyebut MCP “efektif dalam menata proses, tetapi terbatas dalam memotret tindakan nyata.”
Baca juga:
PAN Jambi dan Politik Serobot–Serobot: “Partai yang Menjadi Mesin Pemburu Jabatan”
Tenaga Ahli Gubernur Jambi Jangan Melampaui Kewenangan
Isu Dalang Jalan Batu Bara Jambi Hanya Mengaburkan Fakta, Tuduhan Tanpa Bukti
Di sinilah pentingnya membedakan MCP dengan Survei Penilaian Integritas (SPI). MCP adalah potret sistem, sedangkan SPI adalah potret pengalaman.
MCP menilai apakah dokumen tersedia, SOP lengkap, dan sistem dirancang dengan benar; SPI menilai apakah masyarakat, pelaku usaha, dan ASN benar-benar merasakan layanan yang bebas dari pungutan liar, konflik kepentingan, maupun permainan anggaran.
Dengan metafora sederhana, MCP menggambarkan ruang kerja yang tampak rapi, sementara SPI menggambarkan bagaimana orang di dalamnya sebenarnya bekerja dan berperilaku.
Penelitian Risnandar dkk. (2021, Journal of Public Sector Governance) menegaskan bahwa korelasi antara skor administratif dan persepsi integritas sering lemah karena birokrasi dapat memperbaiki dokumen tanpa mengubah budaya.
Hal yang sama disoroti oleh Kurrohman dan Sari (2023, JRAK) yang menemukan bahwa nilai governance score tidak selalu sejalan dengan kualitas pengawasan maupun efektivitas sistem internal kontrol.
Karena perbedaan fundamental itulah, kenaikan peringkat MCP Jambi tidak dapat dianggap sebagai bukti bahwa tata kelola pemerintahan telah bersih atau risiko korupsi menurun.
Dalam banyak kasus nasional, daerah dengan nilai MCP tinggi tetap menghadapi temuan signifikan dari BPK, stagnasi SPI, atau bahkan operasi tangkap tangan.
Tanpa kenaikan di SPI, perbaikan dalam tindak lanjut rekomendasi audit, serta perbaikan dalam kepatuhan LHKPN, maka peringkat MCP lebih tepat dibaca sebagai prestasi administratif yang belum tentu mencerminkan perubahan substantif.
Dengan demikian, publik berhak mempertanyakan apakah kenaikan MCP ini adalah keberhasilan nyata atau sekadar formalitas administratif yang dipoles menjelang pengumuman resmi.
Pemerintah dapat dengan mudah membanggakan angka, tetapi integritas hanya dapat dibuktikan oleh praktik sehari-hari, bukan oleh dokumen.
Selama sistem, persepsi publik, dan perilaku birokrasi belum bergerak dalam arah yang sama, maka kenaikan peringkat MCP hanyalah pencapaian di atas kertas, bukan kemenangan atas korupsi.(*)
*Penulis adalah akademisi dan pengamat ekonomi tinggal di Kota Jambi
Editor: Admin