Sarolangun, Beritabicara.com – Badan pengawas pemilu (Bawaslu) Kabupaten Sarolangun, Jambi, menggelar rapat koordinasi bersama stakeholder dalam rangka penandatanganan kerjasama dan sosialisasi pengawasan siber pada pemilihan serentak tahun 2024, Jumat (11/10/2024).
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Sarolangun dalam hal tersebut mengajak seluruh stakeholder yang ada di Kabupaten Sarolangun untuk bekerjasama melakukan pengawasan siber di Pilkada 2024.
Pada kesempatan itu, Penjabat (Pj) Bupati Sarolangun Bahri juga mengatakan, bahwa komitmen kerjasama yang dilakukan ini untuk melawan yang namanya berita-berita hoax.
“Ujaran kebencian yang disebarkan melalui siber atau dunia maya, karena itu akan memengaruhi kualitas berdemokrasi kita,” kata Bahri dalam sambutannya.
Ia menyebut, melalui kerjasama dengan aparat penegak hukum, Bahri menegaskan, pemerintah harus menjamin kualitas Pilkada.
Dan diharapkan, dengan adanya penandatanganan kerjasama tersebut nanti dapat menekan penyalahgunaan siber di Sarolangun. “Kita manfaatkan dunia siber ini dengan aman, demokratis dan bermartabat,” ujarnya.
Ia menjelaskan, jika dalam Pilkada serentak tahun 2024 ini ada 5 hal potensi kerawanan, antara lain, politik Identitas, relasi kekuasaan pada politik lokal, kampanye hitam di medsos, politik uang dan netralitas ASN.
“Selaku Pj Bupati sesuai arahan Mendagri saya pastikan untuk terus menjaga netralitas ASN. Bukan hanya itu saja netralitas penyelenggara juga sangat penting karena ini yang menentukan kualitas Pilkada Sarolangun,” kata Bahri.
Selain itu ada 5 hal dasar lagi yang menjadikan Pilkada Sarolangun bisa berjalan dengan drmokratis dan bermartabat, seperti regulasi yang jelas dan tegas, peserta pemilih yang taat aturan, pemilih yang cerdas, birokrasi netral dan penyelenggara yang berkompeten.
“Jika kelima hal dasar tersebut berjalan baik maka dipastikan Pilkada serentak di Kabupaten Sarolangun berjalan demokratis dan bermartabat,” kata Bahri lagi.
Sementra itu, ketua Bawaslu Kabupaten Sarolangun Mudrika dalam sambutanya menyampaikan bahwasanya tahapan kampanye saat ini sangat singkat tentu dalam pengawasan konten-konten internet, dunia maya dan medsos atau jaringan siber berkemungkinan terjadinya pelanggaran.
Untuk mengawasi semua itu tentu Bawaslu dan Gakkumdu mempunyai keterbatasan dalam menjangkau jaringan siber tersebut. Untuk itulah peran semua stakeholder sangat dibutuhkan untuk ikut serta memperkuat pengawasan.
“Dalam tahapan kampanye di medsos atau jaringan siber ini ada kemungkinan terjadinya pelanggaran untuk itu peran semua steakholder sangat dibutuhkan untuk memperkuat pengawasan,” kata Mudrika.
Dengan rakor dan kerjasama ini menurut Mudrika Bawaslu nantinya bisa mendapatkan informasi yang valid saat menerima laporan-laporan terjadinya pelanggaran di medsos dari masyarakat.
Rakor ini dihadiri Pj Bupati Sarolangun DR Bahri, Kapolres Sarolangun AKBP Budi Prasetya, Pabung 0420/Sarko CHK Dedy Afrizal, Kastel Kejari, Rikson,SH mewakil Kajari, Ketua Bawaslu Mudrika, Ketua KPU Ahmad Mujaddid, Kadis Kominfo Ahmad Nasri, Kakan Kemenag H.M.Syatar, Plt Kaban Kesbangpol Hudri.
Selain itu turut hadir Kepala Sekretaris Bawaslu Dodi Sartono serta Anggota, Johan Iswandi dan Aspriadi serta staf Bawaslu Sarolangun, perwakilan dari beberapa OKP, Ormas, Bem Mahasiswa, Tokoh Masyarakat dan awak Media.(*)
Reporter: Warsun Arbain
Editor: Admin