Muratara, Beritabicara.com – Pengelolaan anggaran kerja sama publikasi media di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara), Sumatera Selatan, mulai menuai sorotan serius. Kamis (12/11/2026).
Ketua Aliansi Wartawan Muratara (AWM) Wancik mendesak Aparat Penegak Hukum (APH), khususnya Polres Muratara, untuk melakukan pemeriksaan terhadap Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) terkait dugaan penyimpangan prosedur pembayaran anggaran kerja sama media tahun anggaran 2025–2026.
Desakan tersebut bukan tanpa alasan. AWM menilai terdapat sejumlah persoalan yang perlu ditelusuri secara transparan dan menyeluruh, terutama menyangkut mekanisme seleksi perusahaan media, kelengkapan persyaratan kerja sama, hingga dasar administrasi pencairan anggaran publikasi yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Baca juga:
Mandek Tiga Bulan, Pelapor Pertanyakan Kelanjutan Penyelidikan Kasus Mafia Tanah di Polres Muratara
SP2HP Terbit, Petani Plasma Eks HGU PT DMIL Desak Polres Muratara Usut Dugaan Mafia Tanah
Disdik Muratara Gelar Transformasi Hasil Bimtek Bendahara dan Operator Sekolah
AWM menilai, setiap proses penggunaan anggaran publik wajib dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, mulai dari tahap perencanaan, verifikasi administrasi, pelaksanaan kerja sama, hingga proses pembayaran kepada perusahaan media.
Oleh karena itu, APH diminta tidak hanya melihat besaran anggaran yang direalisasikan, tetapi juga menelusuri apakah seluruh tahapan pembayaran telah memenuhi prosedur dan didukung dokumen pertanggungjawaban yang sah.
AWM menegaskan bahwa desakan pemeriksaan tersebut merupakan bentuk kontrol sosial terhadap penggunaan uang negara, bukan upaya untuk menghakimi pihak tertentu.
AWM juga meminta Diskominfo Muratara membuka informasi terkait mekanisme kerja sama media, daftar perusahaan penerima anggaran, persyaratan administrasi, serta dokumen realisasi pembayaran agar tidak menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat dan kalangan insan pers.
Hingga persoalan ini mendapatkan penjelasan resmi, AWM berharap Polres Muratara dapat menindaklanjuti laporan maupun informasi yang disampaikan sesuai kewenangan dan ketentuan hukum yang berlaku.
Transparansi anggaran adalah kewajiban, sedangkan pemeriksaan merupakan langkah untuk memastikan setiap rupiah uang rakyat dipertanggungjawabkan.(*)
Reporter: Romadhon