Sarolangun, Beritabicara.com – Wakil Ketua Komisi II DPRD Kabupaten DPRD Sarolangun, Provinsi Jambi, Fazin Hisabi, meminta seluruh perusahaan batubara yang beroperasi di wilayah Kabupaten Sarolangun namun belum mengantongi dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB), agar menghentikan sementara aktivitas operasionalnya.
“Ya, kami meminta perusahaan batubara yang belum memiliki RKAB agar tidak melakukan aktivitas operasional terlebih dahulu sebelum persoalan administrasi dan perizinannya diselesaikan,” kata Fazin Hisabi kepada Beritabicara.com, Rabu (20/5/2026).
Baca juga:
PT KBB dan PT ABEST Jalani Komitmen Pelaksanaan Reklamasi Pasca Tambang di Sarolangun
Dewan Sarolangun Soroti Temuan BPK RI di Dinas PUPR Tahun 2019
Menurut Fazin, kepatuhan terhadap aturan perizinan merupakan hal penting yang wajib dipenuhi setiap perusahaan tambang.
Ia menegaskan bahwa perusahaan yang belum memiliki RKAB berpotensi melanggar ketentuan yang berlaku dan dapat merugikan daerah maupun masyarakat sekitar.
Ia juga meminta pemerintah daerah serta instansi terkait untuk melakukan pengawasan ketat terhadap aktivitas pertambangan di Sarolangun, guna memastikan seluruh perusahaan beroperasi sesuai aturan dan tidak menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan maupun masyarakat.
Komisi II DPRD Sarolangun, lanjutnya, akan terus mengawal persoalan tersebut agar tata kelola sektor pertambangan di Kabupaten Sarolangun berjalan lebih tertib, transparan, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat daerah.
“Komisi II siap berkoodinasi dengan Pengawas Pertambangan Provinsi Jambi untuk mendorong hal ini,” kata Fazin Hisabi lagi.(*)
Editor: Admin