*Oleh : Noviardi Ferzi
Perlu analis yang jernih dan jujur untuk menganalis keberhasilan Program Dumisake Pendidikan hingga kwartal keempat 2025, karena data riil menunjukkan bahwa capaian program ini masih jauh dari layak disebut sebagai transformasi pendidikan.
Data Dinas Pendidikan Provinsi Jambi menunjukkan bahwa sejak 2022 hingga 2024 hanya 15.367 siswa menerima perlengkapan sekolah dan 1.573 siswa menerima bantuan biaya pendidikan.
Jika dirata-ratakan, program hanya menyentuh sekitar 5.000 siswa per tahun. Dampaknya jelas: capaian realisasi penerima terlalu kecil dibanding populasi siswa SMA/SMK/SLB di Jambi yang mencapai puluhan ribu, sehingga efek sistemiknya sangat minimal dan tidak cukup untuk membawa perubahan mencolok dalam pemerataan pendidikan.
Baca juga:
Bupati dan Waka II DPRD Provinsi Jambi Meriahkan Color Run Karang Taruna Gokil, Sarolangun Maju
Membaca Klaim 79% Pertumbuhan Wisata Jambi
Klaim Pro Rakyat APBD Jambi, Saat TPP Tertunda dan Krisis RSUD Mattaher
Target RPJMD 2021–2026 lebih memperjelas keterbatasan ini. Dengan target 10.750 siswa selama lima tahun, berarti setiap tahun seharusnya ada sekitar 2.150 siswa penerima per jenjang.
Namun data pencapaian menunjukkan ketimpangan distribusi: jenjang SMA dan SMK lebih banyak tersentuh, sementara SLB hanya 344 penerima dari target 500 pada 2024.
Interpretasi faktualnya, anak berkebutuhan khusus—kelompok paling rentan—justru menjadi yang paling sedikit menerima manfaat, sebuah pukulan terhadap klaim inklusivitas program.
Ketidakmerataan distribusi ini menunjukkan bahwa Dumisake belum mampu menjadi kebijakan afirmatif yang melindungi kelompok paling membutuhkan.
Di Kota Jambi yang memiliki infrastruktur pendidikan lebih baik, tercatat 1.259 penerima bantuan pada 2024, terdiri dari 900 perlengkapan sekolah dan 359 biaya pendidikan.
Namun interpretasinya bukan keberhasilan, tetapi ketimpangan: kota yang relatif lebih mampu justru memperoleh porsi lebih besar, sementara kabupaten dengan tingkat putus sekolah lebih tinggi dan fasilitas lebih minim menerima porsi lebih kecil.
Ini mencerminkan kecenderungan bahwa Dumisake lebih efektif menjangkau wilayah yang administrasinya sudah tertata, bukan wilayah yang membutuhkan intervensi terbesar. Dampaknya: ketimpangan antardaerah justru dapat membesar.
Ketika melihat indikator pendidikan Provinsi Jambi, gambaran ketertinggalan semakin tampak. Data menunjukkan APM SMA/SMK hanya sekitar 60,60%, APK 85,18%, sementara APS 71,97%.
Interpretasi dampaknya sangat jelas, sekitar 30% pelajar usia SMA tidak bersekolah pada jenjang yang sesuai, dan Dumisake tidak terlihat memberi perubahan signifikan pada indikator partisipasi tersebut.
Jika akses masih menjadi masalah besar, bantuan finansial untuk sebagian kecil siswa tidak cukup untuk memperbaiki rata-rata partisipasi pendidikan provinsi.
Permasalahan penentuan sasaran semakin memperjelas kelemahan kebijakan ini. Pemerintah mengklaim menggunakan DTKS dan Dapodik, namun kedua basis data tersebut diakui sering tidak mutakhir atau tidak sinkron.
Dampaknya langsung: penerima tidak tepat sasaran dan ketidakadilan distribusi meningkat, membuat bantuan tidak optimal mengurangi kesenjangan pendidikan. Ketika basis data tidak akurat, maka setiap rupiah bantuan berpotensi kurang efektif dan gagal menyasar kelompok yang benar-benar miskin.
Studi sosial ekonomi di Provinsi Jambi menunjukkan bahwa pendidikan berkualitas berkorelasi kuat dalam menurunkan kemiskinan, sedangkan ketimpangan pendapatan memperburuk kondisi.
Dampaknya terhadap evaluasi Dumisake jelas, karena program hanya fokus pada bantuan dana tanpa memperbaiki kualitas guru, fasilitas, dan proses belajar, ia tidak cukup kuat untuk berkontribusi pada penurunan kemiskinan secara struktural.
Dengan kata lain, efek Dumisake lebih bersifat kosmetik dan jangka pendek ketimbang strategis dan jangka panjang.
Jika semua data tersebut dibaca secara berurutan, kesimpulannya hanya satu, Dumisake Pendidikan adalah program besar dari sisi anggaran, tetapi kecil dari sisi dampak.
Cakupan penerima masih minimal, ketimpangan distribusi masih lebar, indikator pendidikan provinsi hampir tidak bergerak, kelompok paling rentan belum diprioritaskan, dan sistem data belum mendukung ketepatan bantuan.
Program ini membantu, tetapi tidak mengubah; ia menambah angka penerima, tetapi tidak meningkatkan kualitas. Tanpa perbaikan struktural yang menyentuh kualitas guru, fasilitas, dan pemerataan akses, Dumisake hanya akan menjadi program yang bersinar di atas kertas, namun meredup di kehidupan nyata siswa Jambi.(*)
*Penulis adalah akademisi dan pengamat tinggal di Kota Jambi
Editor: Admin