Sarolangun, Beritabicara.com – Sekretaris Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD Kabupaten Sarolangun Fazin Hisabi, meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sarolangun mengambil langkah tegas kepada Pabrik Kelapa Sawit (PKS) nakal yang memainkan harga tandan buah segar (TBS) dibawah standar.
“Pemkab perlu hadir dan mendorong normalisasi harga TBS pasca pengunguman Presiden, Pemkab harus ambil langkah tegas karena sampai hari ini harga TBS masih belum normal sedangkan harga Internasional tidak berubah,” kata Fazin Hisabi kepada Beritabicara.com, Sabtu (30/5/2026).
Menurut Fazin langkah tersebut perlu diambil seiring dengan kondisi TBS yang tidak kunjung membaik pasca pengunguman Presiden terkait implementasi kebijakan ekspor satu pintu melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI).
Baca juga:
DPRD Sarolangun Minta Perusahaan Batu Bara Hentikan Aktifitas jika Belum Memiliki RKAB
Polres Sarolangun Ungkap Kasus Narkoba, Ribuan Gram Sabu dan Ratusan Ekstasi Dimusnahkan
Politisi PPP yang juga menjabat Wakil Ketua Komisi II DPRD Sarolangun ini juga menjelaskan bahwa pendirian dan pengoperasian PKS masih berada dibawah kontrol Kabupaten.
“PKS ini kan urusanya banyak dengan Kabupaten, perizinan pendirian sampai pengoperasian pabrik juga berhubungan, kalau mereka tidak mau Pemkab bisa ambil langkah tegas untuk beri sanksi,” ujar Fazin.
Fazin menekankan bahwa turunnya harga TBS sangat mempengaruhi kondisi perekonomian petani kelapa sawit di Kabupaten Sarolangun.
Fazin menjelaskan, bahwa hari ini sebagian besar masyarakat Kabupaten Sarolangun adalah petani sawit, roda perekonomian Kabupaten Sarolangun hari juga ditopang oleh industri perkebunan kelapa sawit.
“Jadi kalau harga turun tentu berdampak langsung ke petani-petani, berdampak pada kondisi ekonomi mereka langsung tertuju ke dapur mereka, tentu hal ini sangat memprihatinkan, tidak ada solusi lain harus ditindak,” kata Fazin.
Fazin menyampaikan langkah penindakan ini juga sesuai dengan langkah yang diambil oleh Kementrian Pertanian untuk mendorong normal nya harga TBS
“Langkah ini juga langkah yang diambil Kementan, artinya jika Pemkab ikut mengambil langkah tegas, berarti Pemkab mendukung langkah pemerintah pusat, dan bisa bekerjasama dengan aparat kepolisian dibawah satgas pangan,” kata Fazin.
“Tidak ada jalan lain untuk menormalkan harga TBS, Pemkab harus panggil seluruh PKS yang ada di Kabupaten Sarolangun lalu sampaikan dengan tegas terkait persoalan harga, jika masih tidak ada perubahan artinya perlu ambil langkah tegas lagi. Kita kasian dengan petani kecil, harga pupuk tinggi, harga TBS internasional tidak berubah tapi dilapangan realitanya harga TBS di masyarakat anjlok, kasian masyarakat kita,” katanya menambahkan.(*)
Editor: Admin