*Oleh : Noviardi Ferzi
Sampai kapan publik bisa sabar ? pertanyaan ini menyeruak dalam pikiran saya ketika terjebak kemacetan yang mengular di jalan Mendalo arah ke Simpang Rimbo dua malam lalu.
Bayangkan jarak yang normalnya bisa dilalui 20 menit menjadi 4 Jam lebih. Malam itu situasi mobil yang tumpangi bukan lagi merayap tapi sudah berhenti total. Macet total terjadi, ketika angkutan batubara memasuki jalan poros Mendalo arah ke Lingkar dipinggiran kota.
Sabar tentu saja menjadi kata mantra menghadapi ini, namun sekali lagi sampai kapan masyarakat bisa bersabar. Sabar menunggu pemerintah khususnya Gubernur mengambil langkah tegas menghentikan angkutan batu bara demi masyarakat.
Kata sabar seolah menemukan maknanya ketika melihat fakta, bahwa masalah Provinsi Jambi bukan hanya angkutan batubara. Banyak sekali masalah yang tak tertangani, masalah yang cenderung diambangkan oleh Gubernur Jambi. Diambangkan, karena prioritas yang tak ada, atau bahkan kemampuan dalam memimpin yang dibawah rata – rata ?
Fakta ia selaku Gubernur merasa telah bekerja keras, kita faham. Ibarat orang bermain bola, Gubernur memang telah berlari kesana kemari, kadang Gubernur ke depan melakukan penyerangan, kadang ia juga ditengah mencari bola, bahkan ia juga sesekali di belakang menghalau serangan.
Namun, sampai hari ini jangankan Gol, mengiring bola saja Gubernur terlihat jarang bisa ia lakukan, ia hanya berlari kesana – kemari tanpa arah dan rencana kemana bola akan diumpan. Malah, publik melihat birokrasi yang ia pimpin telah terjebak pada rutinitas birokrasi yang tak berkesudahan. Nyaris tak ada kerja nyata yang dirasakan masyarakat.
Hari ini masalah Jambi amat banyak, mulai dari Batubara yang tak mau ia berpihak pada masyarakat, visi misi yang tak terjemahkan ke dalam program, prioritas pembangunan yang tak jelas, layanan publik yang jelek, temuan BPK yang menumpuk, hingga masalah ekonomi seperti Inflasi serta daya beli, pelaksanaan proyek infrastruktur yang asal jadi hingga kemiskinan dan pengangguran yang mengalami stagnasi. Intinya, publik menilai Jambi mengalami kemunduran sejak rezim mantap berkuasa.
Mengutip Quote Najwa Shihab soal layanan publik menyebitkan Demokrasi tidak untuk melayani penguasa, demokrasi ditujukan memuliakan warga negara, sangat baik untuk menjadi refleksi bagi para Gubernur Jambi. Jangan kemenangan yang ia peroleh secara demokratis di pilkada 2020 lalu hanya digunakan untuk melayani kekuasaan yang ia pimpin.
Selaku kepala daerah saya belum melihat Gubernur Al Haris dapat memuliakan warganya dengan memberikan pelayanan infrastruktur yang memadai. Bahkan, ia selaku Gubernur tanpa malu memasang senyum lebar ketika Presiden Jokowi meninjau jalan rusak. Sesuatu yang sebenarnya merupakan teguran keras akan kinerjannya.
Maka kita perlu mengingatkan kembali janji kampanye kepala daerah terpilih terkait upayanya meningkatkan pelayanan publik dalam banyak hal, jangan birokrasi hanya melayani kepentingan kelompoknya semata.
Pertanyaan besar ini yang sering kali saya pertanyakan, Gubernur belum mampu bergerak bersama untuk mewujudkannya. Salah satu cara yang bisa menyejahterakan masyarakat adalah dengan memberikan pelayanan publik yang prima dan berkualitas.
Kita pasti bersepakat, Jambi kesulitan untuk menarik investor hadir, jika proses perizinannya masih rumit dan banyak pungutan liar. Kemacetan daerah akan terus dikeluhkan masyarakat, jika tidak diselesaikan secara berkelanjutan, salah satunya dengan pembanguan infrastruktur berupa jalan khusus demi melindungi jalan publik dari angkutan Batubara. Jika tidak, saya katakan Gubernur akan hanya meninggalkan banyak kegagalan selama periode kepimpinannya. Kegagalan yang kita timpali dengan sikap sabar.
*Pengamat kebijakan publik dan Akademisi tinggal di Kota Jambi
Editor: Admin