Muratara, Beritabicara.com – Proyek pembangunan Jembatan Sungai Suban yang terletak di Desa Pangkalan, Kecamatan Rawas Ulu, Kabupaten Musi Rawas Utara, Provinsi Sumatera Selatan, diduga kuat menjadi ajang penyimpangan anggaran.
Dengan nilai proyek mencapai Rp7,8 miliar yang bersumber dari anggaran Dinas PUPR Kabupaten Musi Rawas Utara, hasil di lapangan dinilai tidak sebanding dengan besarnya anggaran yang digelontorkan.
Berdasarkan pantauan langsung media ini, Minggu (27/04/2025) di lapangan menunjukkan adanya beberapa titik pembangunan yang kualitasnya meragukan.
Baca Juga:
Dua Peserta Asal Muratara Masuk Final STQH Tingkat Provinsi Sumsel
Warga Minta Kejelasan Penyimpangan Jual Beli Paket Plasma Oleh Oknum KUD Pakar Maur dan PT DMIL
Bupati Muratara Ingatkan ASN Untuk Tidak Berikan Uang Terkait Jabatan
Kerusakan dini terlihat pada bagian keramik jembatan yang telah mengelupas, padahal baru sekitar empat bulan rampung dibangun.
Hal ini memperkuat dugaan bahwa pengerjaan dilakukan secara asal-asalan dan tidak memenuhi standar konstruksi yang semestinya.
Salah seorang warga yang sempat terlibat dalam pembangunan jembatan tersebut turut membenarkan dugaan penyimpangan.
“Memang bangunan ini tidak sesuai harapan kami. Anggarannya besar, tapi hasilnya sangat mengecewakan. Baru selesai beberapa bulan, tapi sudah rusak. Seperti tidak dikerjakan dengan serius,” ungkap warga yang enggan menyebutkan namanya.
Ia juga menyayangkan kurangnya pengawasan dari pihak PPTK maupun pengawas dari Dinas PUPR Kabupaten Musi Rawas Utara. “Kami lihat sendiri tidak ada pengawasan yang serius. Seolah-olah mereka hanya menerima gaji tanpa mengecek kondisi di lapangan,” tambahnya.
Warga lain pun mengungkapkan kekecewaannya. “Kalau hasilnya seperti ini, lebih baik tidak usah dibangun. Kami jijik melihat proyek miliaran rupiah ini tapi hasilnya tidak layak,” katanya.
Berdasarkan pengakuan warga serta pengamatan langsung, kuat dugaan bahwa proyek jembatan ini menjadi ladang korupsi yang melibatkan oknum pemborong dan lemahnya pengawasan dari instansi terkait.
Kasus ini menambah daftar panjang dugaan penyalahgunaan anggaran di sektor infrastruktur daerah.
Hingga berita ini ditayangkan, pihak Dinas PUPR Kabupaten Musi Rawas Utara belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan tersebut.(*)
Reporter: Rian