Sarolangun, Beritabicara.com – Perusahaan perkebunan kelapa sawit PT Primatama Kreasimas (PT PKM) di Desa Mentawak ulu, Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi, saat diketahui mendirikan bangunan diatas lahan yang masih berstatus sengketa dengan masyarakat.
“Walaupun masih dalam kondisi proses pembangunan, lahan itu masih dalam sengketa dengan masyarakat berdasarkan putusan pengadilan negeri Sarolangun nomor: 14/Pdt.G/2021/PN Srl. Kami minta pembangunan tersebut dihentikan,” kata salah satu tokoh masyarakat setempat, H Slamet, Senin (9/11/2026).
H Slamet mengatakan bahwa keputusan pengadilan negeri Sarolangun saat itu yaitu niet ontvankelijke verklaard atau putusan NO.
“Yang artinya belum ada pihak yang dimenangkan atau bisa diartikan lahan tersebut masih bersatus QUO. Dengan demikian belum boleh ada pihak yang menguasainya, ini kenapa pihak perusahan berani-beraninya mendirikan bangunan diatas lahan tersebut,” katanya.
Baca juga:
Karhutla di PT ALN Sarolangun Perusahaan HTI Milik BUMN, Polisi Padamkan Api Hingga Dini Hari
Diketahui, sengketa lahan antara masyarakat Desa Mentawak Ulu, Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi, dengan PT Primatama Kreasimas (PT PKM) sebuah anak perusahaan Sinar Mas Group.
Berpusat pada klaim kepemilikan dan hak atas tanah eks transmigrasi/lahan cadangan (TM-SPD) seluas kurang lebih 500–512 hektar yang masuk ke dalam Hak Guna Usaha (HGU) perusahaan.
Kronologi dan Pokok Permasalahan
Bahwa Asal-usul Lahan: Pada tahun 1994, PT Jambi Agro Wijaya (PT JAW) mendapat izin pengelolaan perkebunan kelapa sawit. HGU tersebut kemudian dialihkan kepada PT Primatama Kreasimas pada tahun 2019.
Adapun Klaim Masyarakat: Warga Desa Mentawak Ulu (khususnya kelompok masyarakat pecahan Kartu Keluarga/KK eks transmigrasi 1986 yang tergabung melalui Koperasi Bina Sawit Sejahtera) mengklaim bahwa lahan seluas kurang lebih 512–500 hektar (wilayah TM-SPD) merupakan hak mutlak warga berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Mentawak Ulu.
Gugatan Hukum: Masyarakat melalui kuasa hukumnya dan Kepala Desa Mentawak Ulu mengajukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Sarolangun (Nomor 14/Pdt.G/2021/PN.Srl) serta mengadu ke Kementerian ATR/BPN RI pada Februari 2022 untuk meminta peninjauan atau pembatalan HGU yang dinilai bermasalah secara administratif.
Hasil Rapat Koordinasi (Rakornas): Dalam rapat koordinasi (termasuk hasil keputusan yang melibatkan pihak terkait seperti Pemda Sarolangun dan Satgas), sempat muncul rekomendasi agar perusahaan menyerahkan sebagian lahan kepada masyarakat, namun pihak warga menyatakan pihak korporasi tidak kunjung merealisasikan penyerahan lahan tersebut.
Konflik dengan Komunitas Adat (Orang Rimba): Selain sengketa dengan warga desa transmigrasi, wilayah konsesi ini juga bersinggungan dengan komunitas adat Orang Rimba yang tinggal di sekitar perkebunan sawit, yang sempat memicu ketegangan dan bentrokan lapangan.
Redaksi masih melakukan upaya konfirmasi kepada pihak management PT Primatama Kreasimas (PT PKM) terkait pemberitaan ini. Namun belum mendapatkan kontak pihak yang berkompeten untuk menjawab konfirmasi dari persoalan ini.(*)
Reporter: Warsun Arbain
Editor: Admin