Muratara, Beritabicara.com – Kasus perundungan siswi SMP Negeri Karang Jaya yang viral di media sosial membuka borok lemahnya sistem pengawasan pendidikan di Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara).
Publik menilai Dinas Pendidikan Muratara gagal menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap sekolah-sekolah di bawah naungannya.
Peristiwa memilukan itu terjadi pada Rabu (15/10/2025) di Kelurahan Karang Jaya. Dalam video yang beredar, tampak seorang siswi menjadi korban kekerasan oleh sejumlah teman sekolahnya.
Baca juga:
Diskominfo Muratara Tegaskan Perjalanan Dinas Sesuai Aturan, Tak Ada Unsur Kepentingan Pribadi
Warga Muratara Tak Perlu Takut Lagi! YBH-SSB Hadir Beri Bantuan Hukum Gratis
Acara Kesbangpol Muratara di Hotel Smart Hanya Habiskan Anggaran, Hibah Parpol Diduga Tak Transparan
Aksi tak berperikemanusiaan itu menimbulkan gelombang kemarahan masyarakat yang menuntut tanggungjawab pejabat pendidikan daerah.
Plt Kepala Sekolah, Widya Prisetyaningrum, membenarkan kejadian tersebut dan mengklaim telah melakukan mediasi antara pihak korban dan pelaku.
“Kami sudah memberikan sanksi dan pembinaan terhadap siswa yang terlibat,” ujar Widya, Kamis (16/10/2025).
Namun publik menilai tindakan itu hanyalah bentuk reaksi panik setelah kasus viral di media sosial. Dinas Pendidikan Muratara disebut selalu bergerak setelah masalah mencuat ke publik, bukan dengan langkah pencegahan yang nyata.
“Disdik baru muncul setelah video viral. Sebelumnya ke mana? Apa mereka tidak punya program pembinaan karakter?,” ujar salah satu warga Karang Jaya dengan nada marah.
Kemarahan publik makin memuncak karena selama ini Dinas Pendidikan Muratara kerap menjanjikan pembinaan moral dan karakter di sekolah, namun kenyataannya kekerasan, perundungan, dan pelanggaran disiplin siswa terus berulang.
Banyak pihak menilai kasus ini hanyalah puncak dari lemahnya kontrol dan minimnya kehadiran dinas di lapangan. Para pengawas sekolah dinilai tidak menjalankan fungsinya secara maksimal, sementara pimpinan Dinas Pendidikan terkesan hanya fokus pada urusan administratif dan seremonial.
“Kalau Disdik benar-benar menjalankan fungsi pengawasan, kasus seperti ini tidak akan terjadi. Ini bukti nyata kelalaian,” tegas seorang pemerhati pendidikan di Muratara.
Publik kini menuntut agar Bupati Muratara mengevaluasi kinerja Dinas Pendidikan secara menyeluruh, termasuk pejabat yang terbukti abai. Kasus ini dianggap menjadi momentum penting untuk membongkar sistem pengawasan yang tumpul dan reformasi birokrasi pendidikan yang hanya indah di atas kertas.
“Sekolah bukan tempat berkuasa bagi yang kuat, tapi tempat belajar bagi semua. Kalau Dinas Pendidikan tidak mampu menjamin itu, artinya mereka gagal menjalankan mandatnya,” ujar warga lain dengan tegas.(*)
Editor: Admin